Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kinerja positif konsumsi
domestik masyarakat menghadapi ancaman bernama pungutan liar (pungli)
dan korupsi. Maraknya pungli membuat harga barang merangkak naik dan
membuat daya beli masyarakat pun melesu.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Suhariyanto mengatakan produsen tidak ingin menanggung beban pungli melainkan dibebankanpada harga barang. "Harga barang jadi mahal dan tidak mampu berkompetisi dengan yang lain," ujarnya saat di kantornya, Jakarta, Senin (6/8).
BPS mengingatkan selain pungli, potensi masalah ditengah bergairahnya sektor investasi adalah proses birokrasi dan menjamurnya tindak korupsi serta kurangnya infrastruktur menjadi potensi masalah yang memperlambat kinerja. "Investasi menjanjikan tapi itu harus dibarengi dengan (dukungan) yang lain sehingga biaya produksi bisa ditekan," tuturnya.
Suhariyanto menegaskan investasi dan konsumsi domestik, harus untuk dijaga karena faktor tersebut sebagai andalan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ditengah lesunya perekonomian dunia.
"Menarik investasi itu kita perlu birokrasi yang bersih dan efisien, kita perlu birokrasi yg mendukung dan jangan ada korupsi sehingga biaya produksi jadi rendah," katanya.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Suhariyanto mengatakan produsen tidak ingin menanggung beban pungli melainkan dibebankanpada harga barang. "Harga barang jadi mahal dan tidak mampu berkompetisi dengan yang lain," ujarnya saat di kantornya, Jakarta, Senin (6/8).
BPS mengingatkan selain pungli, potensi masalah ditengah bergairahnya sektor investasi adalah proses birokrasi dan menjamurnya tindak korupsi serta kurangnya infrastruktur menjadi potensi masalah yang memperlambat kinerja. "Investasi menjanjikan tapi itu harus dibarengi dengan (dukungan) yang lain sehingga biaya produksi bisa ditekan," tuturnya.
Suhariyanto menegaskan investasi dan konsumsi domestik, harus untuk dijaga karena faktor tersebut sebagai andalan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ditengah lesunya perekonomian dunia.
"Menarik investasi itu kita perlu birokrasi yang bersih dan efisien, kita perlu birokrasi yg mendukung dan jangan ada korupsi sehingga biaya produksi jadi rendah," katanya.
[arr]
Reporter : Harwanto Bimo Pratomo - Gedung KPK. Merdeka.com / Dwi Narwoko
0 komentar:
Posting Komentar