Sebab, selama enam tahun di Komisi VI, dia mengaku belum pernah menemui praktek "palak" ke BUMN ini. "Jadi, kemungkinan oknum Komisi mencatut nama sangat mungkin," kata Aria saat dihubungi Tempo, Senin, 29 Oktober 2012.
Aria meminta kepada BUMN atau siapa pun yang tahu atau mengalami aksi "palak" ini untuk melapor. Namun, laporan harus dengan bukti yang jelas. Jika ada oknum Komisi VI yang melakukan kecurangan ini, maka akan langsung diserahkan sesuai mekanisme yang ada. "Bisa kami serahkan ke BK (Badan Kehormatan) atau kami laporkan ke KPK," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Aria pun mengaku cemas dan waswas. Soalnya, sebagai Wakil Ketua Komisi VI, jika ada anggota yang "nakal", pasti dirinya ikut diperiksa oleh penegak hukum. "Tanggung jawab saya juga kalau benar-benar ada uang yang masuk ke Komisi VI," kata dia.
Aria pun sudah mewanti-wanti setiap anggotanya untuk tidak berurusan dengan praktek haram ini. Apalagi auditor BPK pasti bisa mengusut aliran duit haram ini hingga siapa yang terlibat.
Sebelumnya, sumber Tempo menyebut Badan Usaha Milik Negara harus menyiapkan duit sekitar Rp 1,5 miliar untuk setiap agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR. Duit itu akan menjadi pelicin agar rapat berjalan lancar dan terkondisi.
INDRA WIJAYA
0 komentar:
Posting Komentar